sharing knowledge is my business

BAB II

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEKARNO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Soekarno kecil sering diajak oleh kakeknya pada pertunjukkan wayang. Mulai saat itu, internalisasi tokoh-tokoh wayang jawa menjadi melekat dalam benak seorang Soekarno, seseorang yang berpengaruh pada bangsa Indonesia kelak.

Salah satu tokoh wayang yang dikagumi oleh Soekarno adalah Bima. Maka tidak begitu salah ketika seorang ilmuwan barat yang bernama Bernhard Dham mangatakan “tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk memahami Soekarno kecuali melalui Bima”(Bernhard Dham,1969:25). Bima merupakan tokoh pejuang sejati membela Pandawa, sosok pejuang suci, pemberani, tidak kenal kompromi dengan lawan-lawannya, da juga selalu siap bermufakat terhadap mereka yang segolongan dengannya. Nilai-nilai itulah yang dimaksud oleh Dham terinternaisasikan dalam karakter seorang Soekarno.

Dari cerita-cerita ini pula, Soekarno menyerap gagasan-gagasan mistikal Jawa tentang Ratu Adil dan Jayabaya. Gagasan pembaruan ini timbul akibat adanya suatu tatanan yang terdiatorsi serta diabaikannya pesan-pesan moral pada masyarakat. Dalam keadaan yang sedemikian parahnya, Ratu Adil kemudian tampil sebagai sosok yang dapat memulihkan kembali tata tertib yang tradisional. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kedatangan Ratu Adil akan membawa jaman keemasan dimana semua pertarungan dan ketidakadilan akan lenyap dan musnah. Rakyat tidak lagi akan mengalami penderitaan dan sehal kebutuhan akan terpenuhi dengan mudah (Sartono Kartodirjo,1977 :54). Dari nilai-nilai mitologi itulah, Soekarno mengenal ideologi pembebasan, konsep-konsep keadilan dan ketidakadilan, serta hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut
ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang
lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika
Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.”
Persetan dengan bantuanmu. Namun, akhirnya ia lebih condong ke Blok
Timur (Komunis) yang dikendalikan Uni Soviet dan RRC. Pemimpin Besar
Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya,
serta menjaga keutuhan NKRI.

 

 

  1. B. BIDANG POLITIK

Pada awalnya pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959), dipenuhi dengan kemelut politik. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Meskipun menerima sistem parlementer, soekarno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Soekarno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Soekarno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI. Kepemimpinan senjutnya pada tahun 1959-1967, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Soekarno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Soekarno menggelorakan Manifesto Politik  USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Soekarno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali. Menyadari kondisi tersebut, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto.

 

  1. C. BIDANG EKONOMI

Pada masa pemerintahan Soekarno, kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan.

Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi(pembangunan semesta berencana). Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

 

Pembangunan ekonomi pada  masa soekarno dilakukan hanya dengan mengandalkan dana dari rampasan perang Jepang. Dari dana itu, Soekarno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali. Dan juga sudah mulai membangun Gedung MPR dan DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian diselesaikan pada era pemerintahan Soeharto. Emas murni yang berada di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram saja.

 

  1. D. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan “Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai”), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra – Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).

Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.

  1. E. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kepemimpinan Soekarno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Keamanan belum dapat dipastikan. Penataan ini  meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian


BAB III

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEHARTO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Un dang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berla ku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

  1. B. BIDANG POLITIK

Pembangunan politik selama PJP I dan dua tahun Repelita VI telah dapat mewujudkan tingkat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin baik.

Pembangunan politik juga telah mendorong terciptanya iklim keterbukaan yang bertanggung jawab serta makin mantapnya pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini terutama dengan telah adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa dan bernegara oleh seluruh organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, perlu dicatat pula perampingan organisasi peserta pemilu dari 10 peserta pada pemilu tahun 1971 menjadi 3 peserta.

  1. C. BIDANG EKONOMI

Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas:
(1) pengendalian inflasi,
(2) pencukupan kebutuhan pangan,
(3) rehabilitasi prasarana ekonomi,
(4) peningkatan ekspor, dan
(5) pencukupan kebutuhan sandang
Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni :
• jangka panjang : jangka panjang mebcakup periode 25 sampai 30 tahun
• jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan “pelita” ( Pembangunan Lima Tahun )
Pelita yang dimaksud adalah :
• Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
• Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
• Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
• Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
• Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
• Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi sekitar US$ 3.800 (berdasarkan US$ 1993).

Pada saat itu ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang besar di dunia, dengan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) sekitar US$ 2,0 triliun. Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ditargetkan di atas 7 persen dan 1,4 persen rata-rata per tahun. Dengan kedua sasaran ini, pendapatan per kapita pada akhir Repelita VII diharapkan dapat mencapai sekitar US$ 1.400 (berdasarkan US$ 1993), atau sekitar US$ 2.000 pada harga yang berlaku. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan ke dalam negara industri baru.

 

  1. D. BIDANG SOSIAL

Pengembangan hukum adat sebagai hukum nasional bertolak dari paham Savignian yang menganggap bahwa hukum itu tak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas (sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) melainkan akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Namun justru dengan konsep ini para ahli hukum adat rupanya kesulitan ketika harus menyatukan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia mengingat banyaknya latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan sampai saat penyusunan konsep suatu sistem hukum nasional, para ahli hukum adat baru siap dengan statement bahwa “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum”.

  1. E. BIDANG BUDAYA

Lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, dan dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional. Keempat asas hukum adat yang dikatakan mempunyai nilai universal itu adalah asas gotong royong, asas fungsi sosial manusia dan miliknya, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaaan umum, dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Sedangkan lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional adalah pranata maro yang dalam hukum internasional disebut production sharing contract, pranata panjer yang dalam hukum internasional disebut commitment fee atau down payment, pranata untuk kebiasaan untuk mengizinkan tetangga untuk melintasi pekarangan seseorang tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin dulu secara eksplisit, yang dalam hukum internasional disebut innocent passage, pranata dol oyodan atas tanah yang berpadanan dengan voyage charter atau time charter dalam hukum internasional, dan pranata jonggolan yang dalam hukum internasional disebut lien atau mortgage. Dan mengenai dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, Soerojo menyebut konsep tanah wewengkon atau tanah ulayat yang di dalam hukum internasional dikenali sebagai konsep teritorialitas atau daerah yuridiksi dan konsep hak meminta perlindungan ke bawah kekuasaan seseorang penguasa agar terhindar dari sanksi adat yang di dalam hukum internasional disebut hak asilium atau hak meminta suaka.

Berdasarkan konsep Soerojo tersebut, para pendukung hukum adat tidak dapat berbuat banyak selain mengandalkan kemampuan hakim untuk merintis pembaharuan hukum lewat pengartikulasian hukum adat. Namun hal ini kurang dapat diterapkan mengingat pada era Orde Baru kedudukan hakim tidak semandiri yang dikonsepkan karena adanya kepentingan dari penguasa untuk menerapkan paham hukum perekayasa sebagai dasar hukum nasional serta doktrin bahwa hakim hanya sebatas sebagai pengucap bunyi hukum yang tercantum dalam sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Hal ini juga didukung dengan duduknya penganut paham hukum perekayasa dalam pemerintahan dan didukung oleh pula pihak militer sehingga semakin mendesak peran hukum adat dalam percaturan pembangunan hukum nasional.

Sementara itu, dalam kerangka kerja hukum sebagai perekayasa sosial, peran eksekutif sangatlah dominan. Hal ini disebabkan adanya wewenang konstitusional badan-badan eksekutif untuk mengontrol secara dominan dalam perancangan dan pembuatan undang-undang serta kekuatan politik eksekutif yang mampu mendominasi DPR dan MPR dengan menempatkan Fraksi ABRI sebagai konsesi tidak ikut sertanya anggota-anggota ABRI dalam pemilihan umum untuk menggunakan hak pilihnya.

  1. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Stabilitas keamanan di dalam negeri merupakan tulang punggung upaya pembangunan nasional. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Si shankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalammelaksanakan kedua fungsinya.


BAB IV

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK

Pada era Presiden Habibi, Timor- Timur yang menjadi provinsi ke-27 lepas dari NKRI. Timor- timor menjadi sebuah negara setelah rakyatnya menolak menjadi bagian dari NKRI melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB. Terlepasnya timor- timor menjadi faktor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawaban presiden habibi pada bulan oktober 1999. B.J Habibi akhirnyamengundurkan diri dari calon bursa presiden.

  1. C. BIDANG EKONOMI
  2. D. BIDANG SOSIAL
  3. E. BIDANG BUDAYA
  4. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB V

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi, tanda-tanda perbaikan keadaan beberapa bulan
sebelum ini sebenarnya mulai tampak. Meskipun terkesan masih teramat
lambat, beberapa fakta mengarah pada kondisi yang relatif lebih
dinamis. Dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), misalnya,
diperkirakan kuartal pertama mampu mencapai kisaran antara 4,5 hingga
enam persen. Kondisi demikian memberikan indikasi mulai bergeraknya
sektor riil,
yang notabene selama ini lumpuh diterpa krisis. Sisi lain, stabilitas
nilai tukar rupiah pun menunjukkan titik cerah. Paling tidak, situasi
demikian terlihat dari rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing yang seakan sudah mantap terpatok lima bulan terakhir
pada kisaran di bawah Rp 7.500 per satu dollar AS.
Bila diungkap, masih banyak lagi sinyal-sinyal perbaikan ekonomi yang
muncul semenjak pemerintahan yang dianggap memiliki legitimasi kuat
ini berkuasa. Semua itu ditopang pula oleh langkah diplomasi Gus Dur
yang teramat aktif melalui lawatan-lawatannya ke puluhan negara dalam
upaya meraih kepercayaan dunia. Sebagai hasil, niat kesediaan
berinvestasi dari berbagai negara bermunculan. Sekalipun sebagian
besar masih berupa niat, situasi demikian sudah cukup memberikan angin
segar dalam perbaikan ekonomi.
Memasuki bulan keenam masa pemerintahan, geliat perekonomian justru
mulai melemah. Nilai tukar rupiah mulai melorot, bahkan mendekati
angka
Rp 8.000 per dollar AS, sebuah kondisi yang paling buruk semenjak
pemerintahan ini berkuasa.
Penurunan nilai rupiah diikuti kecenderungan semakin anjloknya nilai
saham. Sementara, tertundanya pemberian bantuan Dana Moneter
Internasional (IMF) beberapa waktu lalu turut memberikan pengaruh pada
citra perbaikan ekonomi Indonesia. Tidak heran, jika salah satu
lembaga riset keuangan dunia, Standard & Poor’s (S&P) mengumumkan
kegagalan selektif (selective default) Indonesia dalam pembayaran
utang luar negeri.
Dalam kondisi yang kurang bersahabat itu, ada kondisi yang cukup
menolong perekonomian Indonesia yaitu berhasilnya Indonesia mendapat
persetujuan penjadwalan ulang utang luar negeri bilateral sebesar
5,797 milyar dollar AS dari negara donor. Pinjaman yang seharusnya
jatuh tempo 1 April 2000 lalu diundur waktu pembayarannya menjadi 31
Maret 2002.
Di samping itu, niat IMF mengucurkan dana sebesar 400 juta dollar AS
akhir Mei, juga memberikan tenaga baru bagi kelangsungan ekonomi.
Dengan demikian, untuk sementara ini dapat dikatakan laju keruntuhan
ekonomi masih dapat sedikit tertahan karena adanya bantuan dari luar.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VI

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US $ 930.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu, berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06% privatisasi adalah menjual perusahaan negara di periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interfensi keluatan politik dan melunasi utang pembayaran luar negeri.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VII

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI
  4. D. BIDANG SOSIAL
  5. E. BIDANG BUDAYA
  6. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VIII

KESIMPULAN

BIDANG KETERANGAN
EKONOMI
POLITIK
HHUKUM
SOSIAL
BUDAYA
IDEOLOGI
HANKAM


BAB IX

SARAN


DAFTAR PUSTAKA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: