sharing knowledge is my business

BAB II

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEKARNO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Soekarno kecil sering diajak oleh kakeknya pada pertunjukkan wayang. Mulai saat itu, internalisasi tokoh-tokoh wayang jawa menjadi melekat dalam benak seorang Soekarno, seseorang yang berpengaruh pada bangsa Indonesia kelak.

Salah satu tokoh wayang yang dikagumi oleh Soekarno adalah Bima. Maka tidak begitu salah ketika seorang ilmuwan barat yang bernama Bernhard Dham mangatakan “tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk memahami Soekarno kecuali melalui Bima”(Bernhard Dham,1969:25). Bima merupakan tokoh pejuang sejati membela Pandawa, sosok pejuang suci, pemberani, tidak kenal kompromi dengan lawan-lawannya, da juga selalu siap bermufakat terhadap mereka yang segolongan dengannya. Nilai-nilai itulah yang dimaksud oleh Dham terinternaisasikan dalam karakter seorang Soekarno.

Dari cerita-cerita ini pula, Soekarno menyerap gagasan-gagasan mistikal Jawa tentang Ratu Adil dan Jayabaya. Gagasan pembaruan ini timbul akibat adanya suatu tatanan yang terdiatorsi serta diabaikannya pesan-pesan moral pada masyarakat. Dalam keadaan yang sedemikian parahnya, Ratu Adil kemudian tampil sebagai sosok yang dapat memulihkan kembali tata tertib yang tradisional. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kedatangan Ratu Adil akan membawa jaman keemasan dimana semua pertarungan dan ketidakadilan akan lenyap dan musnah. Rakyat tidak lagi akan mengalami penderitaan dan sehal kebutuhan akan terpenuhi dengan mudah (Sartono Kartodirjo,1977 :54). Dari nilai-nilai mitologi itulah, Soekarno mengenal ideologi pembebasan, konsep-konsep keadilan dan ketidakadilan, serta hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut
ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang
lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika
Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.”
Persetan dengan bantuanmu. Namun, akhirnya ia lebih condong ke Blok
Timur (Komunis) yang dikendalikan Uni Soviet dan RRC. Pemimpin Besar
Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya,
serta menjaga keutuhan NKRI.

 

 

  1. B. BIDANG POLITIK

Pada awalnya pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959), dipenuhi dengan kemelut politik. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Meskipun menerima sistem parlementer, soekarno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Soekarno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Soekarno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI. Kepemimpinan senjutnya pada tahun 1959-1967, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Soekarno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Soekarno menggelorakan Manifesto Politik  USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Soekarno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali. Menyadari kondisi tersebut, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto.

 

  1. C. BIDANG EKONOMI

Pada masa pemerintahan Soekarno, kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan.

Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi(pembangunan semesta berencana). Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

 

Pembangunan ekonomi pada  masa soekarno dilakukan hanya dengan mengandalkan dana dari rampasan perang Jepang. Dari dana itu, Soekarno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali. Dan juga sudah mulai membangun Gedung MPR dan DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian diselesaikan pada era pemerintahan Soeharto. Emas murni yang berada di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram saja.

 

  1. D. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan “Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai”), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra – Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).

Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.

  1. E. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kepemimpinan Soekarno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Keamanan belum dapat dipastikan. Penataan ini  meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian


BAB III

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEHARTO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Un dang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berla ku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

  1. B. BIDANG POLITIK

Pembangunan politik selama PJP I dan dua tahun Repelita VI telah dapat mewujudkan tingkat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin baik.

Pembangunan politik juga telah mendorong terciptanya iklim keterbukaan yang bertanggung jawab serta makin mantapnya pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini terutama dengan telah adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa dan bernegara oleh seluruh organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, perlu dicatat pula perampingan organisasi peserta pemilu dari 10 peserta pada pemilu tahun 1971 menjadi 3 peserta.

  1. C. BIDANG EKONOMI

Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas:
(1) pengendalian inflasi,
(2) pencukupan kebutuhan pangan,
(3) rehabilitasi prasarana ekonomi,
(4) peningkatan ekspor, dan
(5) pencukupan kebutuhan sandang
Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni :
• jangka panjang : jangka panjang mebcakup periode 25 sampai 30 tahun
• jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan “pelita” ( Pembangunan Lima Tahun )
Pelita yang dimaksud adalah :
• Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
• Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
• Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
• Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
• Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
• Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi sekitar US$ 3.800 (berdasarkan US$ 1993).

Pada saat itu ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang besar di dunia, dengan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) sekitar US$ 2,0 triliun. Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ditargetkan di atas 7 persen dan 1,4 persen rata-rata per tahun. Dengan kedua sasaran ini, pendapatan per kapita pada akhir Repelita VII diharapkan dapat mencapai sekitar US$ 1.400 (berdasarkan US$ 1993), atau sekitar US$ 2.000 pada harga yang berlaku. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan ke dalam negara industri baru.

 

  1. D. BIDANG SOSIAL

Pengembangan hukum adat sebagai hukum nasional bertolak dari paham Savignian yang menganggap bahwa hukum itu tak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas (sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) melainkan akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Namun justru dengan konsep ini para ahli hukum adat rupanya kesulitan ketika harus menyatukan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia mengingat banyaknya latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan sampai saat penyusunan konsep suatu sistem hukum nasional, para ahli hukum adat baru siap dengan statement bahwa “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum”.

  1. E. BIDANG BUDAYA

Lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, dan dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional. Keempat asas hukum adat yang dikatakan mempunyai nilai universal itu adalah asas gotong royong, asas fungsi sosial manusia dan miliknya, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaaan umum, dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Sedangkan lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional adalah pranata maro yang dalam hukum internasional disebut production sharing contract, pranata panjer yang dalam hukum internasional disebut commitment fee atau down payment, pranata untuk kebiasaan untuk mengizinkan tetangga untuk melintasi pekarangan seseorang tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin dulu secara eksplisit, yang dalam hukum internasional disebut innocent passage, pranata dol oyodan atas tanah yang berpadanan dengan voyage charter atau time charter dalam hukum internasional, dan pranata jonggolan yang dalam hukum internasional disebut lien atau mortgage. Dan mengenai dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, Soerojo menyebut konsep tanah wewengkon atau tanah ulayat yang di dalam hukum internasional dikenali sebagai konsep teritorialitas atau daerah yuridiksi dan konsep hak meminta perlindungan ke bawah kekuasaan seseorang penguasa agar terhindar dari sanksi adat yang di dalam hukum internasional disebut hak asilium atau hak meminta suaka.

Berdasarkan konsep Soerojo tersebut, para pendukung hukum adat tidak dapat berbuat banyak selain mengandalkan kemampuan hakim untuk merintis pembaharuan hukum lewat pengartikulasian hukum adat. Namun hal ini kurang dapat diterapkan mengingat pada era Orde Baru kedudukan hakim tidak semandiri yang dikonsepkan karena adanya kepentingan dari penguasa untuk menerapkan paham hukum perekayasa sebagai dasar hukum nasional serta doktrin bahwa hakim hanya sebatas sebagai pengucap bunyi hukum yang tercantum dalam sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Hal ini juga didukung dengan duduknya penganut paham hukum perekayasa dalam pemerintahan dan didukung oleh pula pihak militer sehingga semakin mendesak peran hukum adat dalam percaturan pembangunan hukum nasional.

Sementara itu, dalam kerangka kerja hukum sebagai perekayasa sosial, peran eksekutif sangatlah dominan. Hal ini disebabkan adanya wewenang konstitusional badan-badan eksekutif untuk mengontrol secara dominan dalam perancangan dan pembuatan undang-undang serta kekuatan politik eksekutif yang mampu mendominasi DPR dan MPR dengan menempatkan Fraksi ABRI sebagai konsesi tidak ikut sertanya anggota-anggota ABRI dalam pemilihan umum untuk menggunakan hak pilihnya.

  1. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Stabilitas keamanan di dalam negeri merupakan tulang punggung upaya pembangunan nasional. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Si shankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalammelaksanakan kedua fungsinya.


BAB IV

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK

Pada era Presiden Habibi, Timor- Timur yang menjadi provinsi ke-27 lepas dari NKRI. Timor- timor menjadi sebuah negara setelah rakyatnya menolak menjadi bagian dari NKRI melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB. Terlepasnya timor- timor menjadi faktor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawaban presiden habibi pada bulan oktober 1999. B.J Habibi akhirnyamengundurkan diri dari calon bursa presiden.

  1. C. BIDANG EKONOMI
  2. D. BIDANG SOSIAL
  3. E. BIDANG BUDAYA
  4. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB V

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi, tanda-tanda perbaikan keadaan beberapa bulan
sebelum ini sebenarnya mulai tampak. Meskipun terkesan masih teramat
lambat, beberapa fakta mengarah pada kondisi yang relatif lebih
dinamis. Dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), misalnya,
diperkirakan kuartal pertama mampu mencapai kisaran antara 4,5 hingga
enam persen. Kondisi demikian memberikan indikasi mulai bergeraknya
sektor riil,
yang notabene selama ini lumpuh diterpa krisis. Sisi lain, stabilitas
nilai tukar rupiah pun menunjukkan titik cerah. Paling tidak, situasi
demikian terlihat dari rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing yang seakan sudah mantap terpatok lima bulan terakhir
pada kisaran di bawah Rp 7.500 per satu dollar AS.
Bila diungkap, masih banyak lagi sinyal-sinyal perbaikan ekonomi yang
muncul semenjak pemerintahan yang dianggap memiliki legitimasi kuat
ini berkuasa. Semua itu ditopang pula oleh langkah diplomasi Gus Dur
yang teramat aktif melalui lawatan-lawatannya ke puluhan negara dalam
upaya meraih kepercayaan dunia. Sebagai hasil, niat kesediaan
berinvestasi dari berbagai negara bermunculan. Sekalipun sebagian
besar masih berupa niat, situasi demikian sudah cukup memberikan angin
segar dalam perbaikan ekonomi.
Memasuki bulan keenam masa pemerintahan, geliat perekonomian justru
mulai melemah. Nilai tukar rupiah mulai melorot, bahkan mendekati
angka
Rp 8.000 per dollar AS, sebuah kondisi yang paling buruk semenjak
pemerintahan ini berkuasa.
Penurunan nilai rupiah diikuti kecenderungan semakin anjloknya nilai
saham. Sementara, tertundanya pemberian bantuan Dana Moneter
Internasional (IMF) beberapa waktu lalu turut memberikan pengaruh pada
citra perbaikan ekonomi Indonesia. Tidak heran, jika salah satu
lembaga riset keuangan dunia, Standard & Poor’s (S&P) mengumumkan
kegagalan selektif (selective default) Indonesia dalam pembayaran
utang luar negeri.
Dalam kondisi yang kurang bersahabat itu, ada kondisi yang cukup
menolong perekonomian Indonesia yaitu berhasilnya Indonesia mendapat
persetujuan penjadwalan ulang utang luar negeri bilateral sebesar
5,797 milyar dollar AS dari negara donor. Pinjaman yang seharusnya
jatuh tempo 1 April 2000 lalu diundur waktu pembayarannya menjadi 31
Maret 2002.
Di samping itu, niat IMF mengucurkan dana sebesar 400 juta dollar AS
akhir Mei, juga memberikan tenaga baru bagi kelangsungan ekonomi.
Dengan demikian, untuk sementara ini dapat dikatakan laju keruntuhan
ekonomi masih dapat sedikit tertahan karena adanya bantuan dari luar.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VI

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US $ 930.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu, berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06% privatisasi adalah menjual perusahaan negara di periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interfensi keluatan politik dan melunasi utang pembayaran luar negeri.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VII

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI
  4. D. BIDANG SOSIAL
  5. E. BIDANG BUDAYA
  6. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VIII

KESIMPULAN

BIDANG KETERANGAN
EKONOMI
POLITIK
HHUKUM
SOSIAL
BUDAYA
IDEOLOGI
HANKAM


BAB IX

SARAN


DAFTAR PUSTAKA

Advertisements

BAB II

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEKARNO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Soekarno kecil sering diajak oleh kakeknya pada pertunjukkan wayang. Mulai saat itu, internalisasi tokoh-tokoh wayang jawa menjadi melekat dalam benak seorang Soekarno, seseorang yang berpengaruh pada bangsa Indonesia kelak.

Salah satu tokoh wayang yang dikagumi oleh Soekarno adalah Bima. Maka tidak begitu salah ketika seorang ilmuwan barat yang bernama Bernhard Dham mangatakan “tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk memahami Soekarno kecuali melalui Bima”(Bernhard Dham,1969:25). Bima merupakan tokoh pejuang sejati membela Pandawa, sosok pejuang suci, pemberani, tidak kenal kompromi dengan lawan-lawannya, da juga selalu siap bermufakat terhadap mereka yang segolongan dengannya. Nilai-nilai itulah yang dimaksud oleh Dham terinternaisasikan dalam karakter seorang Soekarno.

Dari cerita-cerita ini pula, Soekarno menyerap gagasan-gagasan mistikal Jawa tentang Ratu Adil dan Jayabaya. Gagasan pembaruan ini timbul akibat adanya suatu tatanan yang terdiatorsi serta diabaikannya pesan-pesan moral pada masyarakat. Dalam keadaan yang sedemikian parahnya, Ratu Adil kemudian tampil sebagai sosok yang dapat memulihkan kembali tata tertib yang tradisional. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kedatangan Ratu Adil akan membawa jaman keemasan dimana semua pertarungan dan ketidakadilan akan lenyap dan musnah. Rakyat tidak lagi akan mengalami penderitaan dan sehal kebutuhan akan terpenuhi dengan mudah (Sartono Kartodirjo,1977 :54). Dari nilai-nilai mitologi itulah, Soekarno mengenal ideologi pembebasan, konsep-konsep keadilan dan ketidakadilan, serta hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut
ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang
lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika
Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.”
Persetan dengan bantuanmu. Namun, akhirnya ia lebih condong ke Blok
Timur (Komunis) yang dikendalikan Uni Soviet dan RRC. Pemimpin Besar
Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya,
serta menjaga keutuhan NKRI.

  1. B. BIDANG POLITIK

Pada awalnya pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959), dipenuhi dengan kemelut politik. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Meskipun menerima sistem parlementer, soekarno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Soekarno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Soekarno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI. Kepemimpinan senjutnya pada tahun 1959-1967, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Soekarno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Soekarno menggelorakan Manifesto Politik  USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Soekarno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali. Menyadari kondisi tersebut, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto.

  1. C. BIDANG EKONOMI

Pada masa pemerintahan Soekarno, kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan.

Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi(pembangunan semesta berencana). Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Pembangunan ekonomi pada  masa soekarno dilakukan hanya dengan mengandalkan dana dari rampasan perang Jepang. Dari dana itu, Soekarno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali. Dan juga sudah mulai membangun Gedung MPR dan DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian diselesaikan pada era pemerintahan Soeharto. Emas murni yang berada di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram saja.

  1. D. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan “Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai”), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra – Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).

Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.

  1. E. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kepemimpinan Soekarno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Keamanan belum dapat dipastikan. Penataan ini  meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian


BAB III

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SOEHARTO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Un dang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berla ku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

  1. B. BIDANG POLITIK

Pembangunan politik selama PJP I dan dua tahun Repelita VI telah dapat mewujudkan tingkat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin baik.

Pembangunan politik juga telah mendorong terciptanya iklim keterbukaan yang bertanggung jawab serta makin mantapnya pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini terutama dengan telah adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa dan bernegara oleh seluruh organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, perlu dicatat pula perampingan organisasi peserta pemilu dari 10 peserta pada pemilu tahun 1971 menjadi 3 peserta.

  1. C. BIDANG EKONOMI

Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas:
(1) pengendalian inflasi,
(2) pencukupan kebutuhan pangan,
(3) rehabilitasi prasarana ekonomi,
(4) peningkatan ekspor, dan
(5) pencukupan kebutuhan sandang
Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni :
• jangka panjang : jangka panjang mebcakup periode 25 sampai 30 tahun
• jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan “pelita” ( Pembangunan Lima Tahun )
Pelita yang dimaksud adalah :
• Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
• Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
• Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
• Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
• Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
• Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi sekitar US$ 3.800 (berdasarkan US$ 1993).

Pada saat itu ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang besar di dunia, dengan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) sekitar US$ 2,0 triliun. Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ditargetkan di atas 7 persen dan 1,4 persen rata-rata per tahun. Dengan kedua sasaran ini, pendapatan per kapita pada akhir Repelita VII diharapkan dapat mencapai sekitar US$ 1.400 (berdasarkan US$ 1993), atau sekitar US$ 2.000 pada harga yang berlaku. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan ke dalam negara industri baru.

  1. D. BIDANG SOSIAL

Pengembangan hukum adat sebagai hukum nasional bertolak dari paham Savignian yang menganggap bahwa hukum itu tak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas (sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) melainkan akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Namun justru dengan konsep ini para ahli hukum adat rupanya kesulitan ketika harus menyatukan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia mengingat banyaknya latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan sampai saat penyusunan konsep suatu sistem hukum nasional, para ahli hukum adat baru siap dengan statement bahwa “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum”.

  1. E. BIDANG BUDAYA

Lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, dan dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional. Keempat asas hukum adat yang dikatakan mempunyai nilai universal itu adalah asas gotong royong, asas fungsi sosial manusia dan miliknya, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaaan umum, dan asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Sedangkan lima pranata hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional adalah pranata maro yang dalam hukum internasional disebut production sharing contract, pranata panjer yang dalam hukum internasional disebut commitment fee atau down payment, pranata untuk kebiasaan untuk mengizinkan tetangga untuk melintasi pekarangan seseorang tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin dulu secara eksplisit, yang dalam hukum internasional disebut innocent passage, pranata dol oyodan atas tanah yang berpadanan dengan voyage charter atau time charter dalam hukum internasional, dan pranata jonggolan yang dalam hukum internasional disebut lien atau mortgage. Dan mengenai dua contoh konsep hukum adat yang juga dijumpai dalam hukum internasional, Soerojo menyebut konsep tanah wewengkon atau tanah ulayat yang di dalam hukum internasional dikenali sebagai konsep teritorialitas atau daerah yuridiksi dan konsep hak meminta perlindungan ke bawah kekuasaan seseorang penguasa agar terhindar dari sanksi adat yang di dalam hukum internasional disebut hak asilium atau hak meminta suaka.

Berdasarkan konsep Soerojo tersebut, para pendukung hukum adat tidak dapat berbuat banyak selain mengandalkan kemampuan hakim untuk merintis pembaharuan hukum lewat pengartikulasian hukum adat. Namun hal ini kurang dapat diterapkan mengingat pada era Orde Baru kedudukan hakim tidak semandiri yang dikonsepkan karena adanya kepentingan dari penguasa untuk menerapkan paham hukum perekayasa sebagai dasar hukum nasional serta doktrin bahwa hakim hanya sebatas sebagai pengucap bunyi hukum yang tercantum dalam sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Hal ini juga didukung dengan duduknya penganut paham hukum perekayasa dalam pemerintahan dan didukung oleh pula pihak militer sehingga semakin mendesak peran hukum adat dalam percaturan pembangunan hukum nasional.

Sementara itu, dalam kerangka kerja hukum sebagai perekayasa sosial, peran eksekutif sangatlah dominan. Hal ini disebabkan adanya wewenang konstitusional badan-badan eksekutif untuk mengontrol secara dominan dalam perancangan dan pembuatan undang-undang serta kekuatan politik eksekutif yang mampu mendominasi DPR dan MPR dengan menempatkan Fraksi ABRI sebagai konsesi tidak ikut sertanya anggota-anggota ABRI dalam pemilihan umum untuk menggunakan hak pilihnya.

  1. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Stabilitas keamanan di dalam negeri merupakan tulang punggung upaya pembangunan nasional. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Si shankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalammelaksanakan kedua fungsinya.


BAB IV

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK

Pada era Presiden Habibi, Timor- Timur yang menjadi provinsi ke-27 lepas dari NKRI. Timor- timor menjadi sebuah negara setelah rakyatnya menolak menjadi bagian dari NKRI melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB. Terlepasnya timor- timor menjadi faktor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawaban presiden habibi pada bulan oktober 1999. B.J Habibi akhirnyamengundurkan diri dari calon bursa presiden.

  1. C. BIDANG EKONOMI
  2. D. BIDANG SOSIAL
  3. E. BIDANG BUDAYA
  4. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB V

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi, tanda-tanda perbaikan keadaan beberapa bulan
sebelum ini sebenarnya mulai tampak. Meskipun terkesan masih teramat
lambat, beberapa fakta mengarah pada kondisi yang relatif lebih
dinamis. Dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), misalnya,
diperkirakan kuartal pertama mampu mencapai kisaran antara 4,5 hingga
enam persen. Kondisi demikian memberikan indikasi mulai bergeraknya
sektor riil,
yang notabene selama ini lumpuh diterpa krisis. Sisi lain, stabilitas
nilai tukar rupiah pun menunjukkan titik cerah. Paling tidak, situasi
demikian terlihat dari rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing yang seakan sudah mantap terpatok lima bulan terakhir
pada kisaran di bawah Rp 7.500 per satu dollar AS.
Bila diungkap, masih banyak lagi sinyal-sinyal perbaikan ekonomi yang
muncul semenjak pemerintahan yang dianggap memiliki legitimasi kuat
ini berkuasa. Semua itu ditopang pula oleh langkah diplomasi Gus Dur
yang teramat aktif melalui lawatan-lawatannya ke puluhan negara dalam
upaya meraih kepercayaan dunia. Sebagai hasil, niat kesediaan
berinvestasi dari berbagai negara bermunculan. Sekalipun sebagian
besar masih berupa niat, situasi demikian sudah cukup memberikan angin
segar dalam perbaikan ekonomi.
Memasuki bulan keenam masa pemerintahan, geliat perekonomian justru
mulai melemah. Nilai tukar rupiah mulai melorot, bahkan mendekati
angka
Rp 8.000 per dollar AS, sebuah kondisi yang paling buruk semenjak
pemerintahan ini berkuasa.
Penurunan nilai rupiah diikuti kecenderungan semakin anjloknya nilai
saham. Sementara, tertundanya pemberian bantuan Dana Moneter
Internasional (IMF) beberapa waktu lalu turut memberikan pengaruh pada
citra perbaikan ekonomi Indonesia. Tidak heran, jika salah satu
lembaga riset keuangan dunia, Standard & Poor’s (S&P) mengumumkan
kegagalan selektif (selective default) Indonesia dalam pembayaran
utang luar negeri.
Dalam kondisi yang kurang bersahabat itu, ada kondisi yang cukup
menolong perekonomian Indonesia yaitu berhasilnya Indonesia mendapat
persetujuan penjadwalan ulang utang luar negeri bilateral sebesar
5,797 milyar dollar AS dari negara donor. Pinjaman yang seharusnya
jatuh tempo 1 April 2000 lalu diundur waktu pembayarannya menjadi 31
Maret 2002.
Di samping itu, niat IMF mengucurkan dana sebesar 400 juta dollar AS
akhir Mei, juga memberikan tenaga baru bagi kelangsungan ekonomi.
Dengan demikian, untuk sementara ini dapat dikatakan laju keruntuhan
ekonomi masih dapat sedikit tertahan karena adanya bantuan dari luar.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VI

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US $ 930.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu, berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06% privatisasi adalah menjual perusahaan negara di periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interfensi keluatan politik dan melunasi utang pembayaran luar negeri.

  1. D. BIDANG SOSIAL
  2. E. BIDANG BUDAYA
  3. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VII

PEMERINTAHAN ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

  1. A. BIDANG IDEOLOGI
  2. B. BIDANG POLITIK
  3. C. BIDANG EKONOMI
  4. D. BIDANG SOSIAL
  5. E. BIDANG BUDAYA
  6. F. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN


BAB VIII

KESIMPULAN

BIDANG KETERANGAN
EKONOMI
POLITIK
HHUKUM
SOSIAL
BUDAYA
IDEOLOGI
HANKAM


BAB IX

SARAN


DAFTAR PUSTAKA

PROFESIONALISME KINERJA GURU MENYONGSONG MASA DEPAN

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara menyeluruh. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003). Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan kepada (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal kerana lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. sebagai besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat (Djamarah, 2000). Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya. Guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik, sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru. Gunawan (1996) mengemukakan bahwa Guru merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas, maka peserta didik merupakan subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran di sekolah masih tetap memegang peranan yang penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil alih oleh apapun. Hal ini disebabkan karena masih banyak unsur-unsur manusiawi yang tidak dapat diganti oleh unsur lain. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. (Wijaya dan Rusyan, 1994). Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru. Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Harapan dalam Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pola mengajar guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Pidarta (1999) bahwa setiap guru adalah merupakan pribadi yang berkembang. Bila perkembangan ini dilayani, sudah tentu dapat lebih terarah dan mempercepat laju perkembangan itu sendiri, yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada guru-guru dalam bekerja di sekolah sehingga sebagai pekerja, guru harus berkemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang dimiliki guru untuk berkreasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat diluar pribadi guru. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi dilapangan mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun diluar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai pertanyaan tentang konsistensi guru terhadap profesinya. Disisi lain kinerja guru pun dipersoalkan ketika memperbicangkan masalah peningkatan mutu pendidikan. Kontroversi antara kondisi ideal yang harus dijalani guru sesuai harapan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dengan kenyataan yang terjadi dilapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut untuk dicermati secara mendalam tentang faktor penyebab munculnya dilema tersebut, sebab hanya dengan memahami faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru maka dapat dicarikan alternatif pemecahannya sehingga faktor tersebut bukan menjadi hambatan bagi peningkatan kinerja guru melainkan mampu meningkatkan dan mendorong kinerja guru kearah yang lebih baik sebab kinerja sebagai suatu sikap dan perilaku dapat meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru dipandang perlu untuk dipelajari, ditelaah dan dikaji secara mendalam agar dapat memberikan gambaran yang jelas faktor yang lebih berperan dan urgen yang mempengaruhi kinerja guru. BAB II KINERJA GURU DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA A. PROFESI GURU 1. Konsep Profesi Guru Menurut Dedi Supriyadi (1999) menyatakan bahwa guru sebagai suatu profesi di Indonedia baru dalam taraf sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerja non profesional karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khususnya dipersiapkan untuk itu. Pengembangan profesional guru harus diakui sebagai suatu hal yang sangat fundamental dan penting guna meningkatkan mutu pendidikan. Perkembangan profesional adalah proses dimana guru dan kepala sekolah belajar, meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai secara tepat. Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan kepada msyarakat. Secara khusus guru di tuntut untuk memberikan layanan professional kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Sehingga guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memeiliki kemamapuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Ornstein dsn Levine, 1984 (dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi, 1999) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini sebagai berikut : a. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat ( tidak berganti-ganti pekerjaan ) b. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai ( tidak setiap orang dapat melakukan ) c. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek ( teori baru di kembangkan dari hasil penelitian ) d. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang e. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan masuk ( untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya ). f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang lain) g. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diabil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubung dengan layanan yang diberikan ( langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lain lebih tinggi ). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku. h. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan. i. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan ( misalnya dokter memakai tenaga adminstrasi untuk mendata klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter sendiri ) j. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. k. Mempunyai asosiasi profesi atau kelompok ‘elit’ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya ( keberhasilan tugas dokter dievaluasi dan dihargai oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukan oleh Departemen Kesehatan). l. Mempunyai kode etik untuk mejelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berubungan dengan layanan yang diberikan. m. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggin dari publik dan kepercayaan diri sendiri anggotanya ( anggota masyarakat selalu meyakini dokter lebih tahu tentang penyakit pasien yang dilayaninya). n. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi ( bila dibandingkan dengan jabatan lain ). Tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Sanusi et al (1991), mengutarakan ciri-ciri umum suatu profesi itu sebagai berikut: a. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosisal yang menentukan (crusial). b. Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu. c. Keterampilan / keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. d. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum. e. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. f. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. g. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. h. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dan memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang di hadapinya. i. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tanggan orang lain, j. Jabatan ini menpunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat,dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 1999). Khusus untuk jabatan guru,sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya Nasional Education Asociation ( NEA ) ( 1948 ) menyarankan kriteria berikut. a. Jabatan yang melibatkan kegiatan itelektual. b. Jabatan yang menggeluti suetu batang tubuh ilmu yang khusus. c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama ( bandingakan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka ). d. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan “ yang bersinambungan. e. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. f. Jabatan yang menentukan baku ( standarnya ) sedndiri. g. Jabatan yang mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi. h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat meningkatkan mutu pendidikan maka guru harus memiliki kompetensi yang harus dikuasai sebagai suatu jabatan profesional. Kompetensi guru tersebut meliputi : a. Menguasai bahan ajar. b. Menguasai landasan-landasan kependidikan. c. Mampu mengelola program belajar mengajar. d. Mampu mengelola kelas. e. Mampu menggunakan media/sumber belajar. f. Mampu menilaik prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. g. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. h. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. i. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengejaran. 2. Syarat-syarat Profesi Guru Suatu pekerjaan dapat menjadi profesi harus memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang melekat dalam pribadinya sebagai tuntutan melaksanakan profesi tersebut. Menurut Dr. Wirawan, Sp.A (dalam Dirjenbagais Depag RI, 2003) menyatakan persyaratan profesi antara lain : a. Pekerjaan Penuh Suatu profesi merupakan pekerjan penuh dalam pengertian pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan. Tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan menghadapi kesulitan. Profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah. b. Ilmu pengetahuan Untuk melaksanakan suatu profesi diperlukan ilmu pengetahuan. Tanpa menggunakan ilmu tersebut profesi tidak dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi. Contohnya profesi guru cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan dan cabang ilmu pembantunya masalah psikologi. Salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah adanya teori, bukan hanya kumpulan pengetahuan dan pengalaman. Fungsi dari suatu teori adalah untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dengan mempergunakan teopri ilmu pengetahuan, profesional dapat menjelaskan apanyang dihadapinya dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Teori ilmu pengetahuan juga mengarahkan profesional dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesi. c. Aplikasi Ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan atau membuat sesuatu. Kaitan dengan profesi, guru tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru tetapi juga pola penerapan ilmu pengetahuan tersebut sehingga guru dituntut untuk mengusai keterampilan mengajar. d. Lembaga pendidikan Profesi Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu keguruan. Sehingga peran lembaga pendidikan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia harus betul-betul memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mantap pada calon pendidik. e. Prilaku profesi Perilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Prilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melakukan profesinya. Menurut Benard Barber (1985) (dalam Depag RI, 2003), perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Mengacu kepada ilmu pengetahuan 2) Berorientasi kepada insterest masyarakat (klien) buka interest pribadi. 3) Pengendalian prilaku diri sendiri dengan mepergunakan kode etik. 4) Imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi. 5) Salah satu aspek dari perilaku profesional adalah otonomi atau kemandirian dalam melaksanakan profesinya. f. Standar profesi Standar profesi adalah prosedur dan norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran (out put) kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Dibeberapa negara telah memperkenalkan “Standar Profesional untuk guru dan Kepala sekolah”, misalnya di USA dimana National Board of Professional teacher Standards telah mengembangkan standar dan prosedur penilaian berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar (Depdiknas, 2005) yaitu : 1) Guru bertanggung jawab (committed to) terhadap siswa dan belajarnya. 2) Guru mengetahui materi ajar yang mereka ajarkan dan bagaimana mengajar materi tersebut kepada siswa. 3) Guru bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor belajar siswa. 4) Guru berfikir secara sistematik tentang apa-apa yang mereka kerjakan dan pelajari dari pengalaman. 5) Guru adalah anggota dari masyarakat belajar Standar di atas menunjukkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab guru akan selalu berhadap dengan siswa yang memiliki karakteritik dan pengetahuan yang berbeda-beda maka untuk membimbing peserta didik untuk berkembang dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara tepat berubah sebagai ciri dari masyarat abad 21 sehingga tuntutan ini mengharuskan guru untuk memenuhi standar penilaian yang ditetapkan. g. Kode etik profesi Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman prilaku profesional dalam melaksanakan profesi.Kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru, dan oleh karena itu haruslah ditatati oleh guru dengan tujaun antara lain : 1) Agar guru-guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. 2) Agar guru-guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum. 3) Agar guru-guru dapat menjaga (mengambil langkah prefentif), jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang bertugas utama sebagai pendidik. 4) Agar guru selekasnya dapat kembali (mengambil langkah kuratif), jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. 5) Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau paling tidak, tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, ialah sebagai seorang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh anak didiknya dan oleh masyarakat umum. Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se Indonesia dalam kongres k XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta yang berbunyi sebagai berikut : 1) Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan. Selain kode etik guru Indonesia, sebagai pernyataan kebulatan tekad guru Indonesia, maka pada kongres PGRI XVI yang diselenggarakan tanggal, 3 sampai dengan 8 Juli 1989 di Jakarta telah ditetapkan adanya Ikrar Guru Indonesia dengan rumusan sebagai berikut : IKRAR GURU INDONESIA 1) Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-undang Dasar 1945. 3) Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4) Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5) Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdiannya terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan. 3. Ciri-ciri guru yang efektif Guru yang efektif pada suatu tingkat tertentu mungkin tidak efektif pada tingkat yang lain, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam tingkat perkembangan mental dan emosional siswa. Dengan kata lain para siswa memiliki respons yang berbeda-beda terhadap pola-pola prilaku guru yang sama. Guru yang baik digambar dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Ia terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling baik bagi anak-anak muda. b. Mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya. Mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya. c. Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka secara psikologi lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir. d. Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya psikologi, biologi dan antropologi kultural di dalam kelas. e. Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa dibawah pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya. Karakteristik atau sifat-sifat guru yang baik dalam pandangan siswa meliputi : (1). Demokratis, (2). Suka bekerja sama (kooperatif), (3). Baik hati, (4). Sabar, (5). Adil, (6). Konsisten, (7). Bersifat terbuka, (8). Suka menolong, (9). Ramah tamah, (10). Suka humor, (11). Memiliki bermacam ragam minat, (12). Menguasai bahan pelajaran, (13). Fleksibel, (14). Menaruh minat yang maik terhadap siswa. (Oemar Hamalik, 2002). Menurut Cooper mengutip pendapat B.O. Smith (dalam Suparlan, 2004) yang telah menyarankan bahwa seorang guru yang terlatih harus disiapkan dengan empat bidang kompetensi agar ia menjadi guru yang efektif yaitu : a. Command of theoretical knowledge about learning and human behavior. b. Display of attitudes that fostter learning and genuine human realtionship. c. Cammand of knowledge in the subject matter to be taught. d. Control of technical skills of teaching that facilitate student learning. Dengan kata lain guru yang efektif harus memiliki kemampuan : a. Menguasai pengetahuan teoritis tentang belajar dan tingkah laku manusia b. Menunjukkan sikap yang menunjang proses belajar dan hubungan antar manusia secara murni. c. menguasai pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan dan d. Memiliki kemapuan kecakapan teknis tentang pembelajaran yang mempermudah siswa untuk belajar. Sedangkan Leo R. Sandy (dalam Suparlan, 2004) menguraikan beberapa dimensi kemampuan dan sikap yang membentuk karakteristik guru efektif. Setidaknya ada 12 karakteristik guru efektif sebagai berikut : a. Menjadi a learner (pembelajar) b. Menjadi a leader (pemimpin) c. Menjadi a provocateur (provokator dalam arti positif). d. Menjadi a stranger (pengelana) e. Menjadi an innovator (inovator). f. Menjadi a comedian/entertainment (pelawak/penghibur). g. Menjadi a coach or guide (pelatih atau pembimbing). h. Menjadi a genuine human being or humanist (manusia sejati atau seorang humanis). i. Menjadi a sentinel j. Menjadi optimist or idealist (orang yang optimis atau idealis). k. Menjadi a collaborator (kolaborator atau orang yang suka bekerja sama) l. Menjadi a revolusionar (berfikiran maju atau revolusioner). Guru yang efektif memiliki kualitas kemampuan dan sikap yang sanggup memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan menyenangkan peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Tokoh lain yang mengemukakan tentang guru efektif menyebutkan karakterisik guru efektif sebagai berikut : a. Senantiasa memberikan bantuan dalam kerja sekolah pelajar. b. Periang, gembira dan berperawakan menarik. c. Berprikemanusiaan, pengasih. d. Berminat terhadap dan memahami pelajarnya. e. Boleh menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan. f. Tegas dan cekap mengawal kelasnya. g. Adil, tidak pilih kasih. h. Tidak pemanas, pendedam. Perungut dan pemerli. i. Berpribadi yang menyenangkan. Sementara National Commision for Excellenece in Teacher Education (USA), mengungkapkan karakteristik guru efektif adalah sebagai berikut : a. Berketrampilan dalam bidangnya. b. Berkemahirandalam pengajaran. c. Memaklumkan kepada pelajar perkembangan diri masing-masing. d. Berpengalaman tentang psikologi kognitif. e. Mahir dalam teknologi. Berdasarkan model karakteristik guru efektif yang dikemukakan beberapa ahli maka berbagai indikator guru efektif yang dikemukakan Suparlan (2004) sebagai berikut : 1. Adil dalam tindakan dan perlakuannya. 2. Menjaga perawakan dan cara berpakaian. 3. Menunjukkan rasa simpati kepada setiap pelajar. 4. Mengajar mengikuti kemampuan pelajar. 5. Penyayang. 6. Berkerja secara berpasukan 7. Memuki dab menggalakkan pelajar. 8. Menggunakan perbagai kaedah dan pendekatan dalam pengajarannya. 9. Taat kepada etika profesionslismenya. 10. Cerdas dan cejap. 11. Mampu berhubungan secara efektif. 12. Tidak garang, pemarah, suka membadel, membesarkan diri, sombong, angkuh dan susah menerima pelajaran orang lain. 13. Memiliki sifat kejenakaan dan boleh menerima jenaka dari pada pelajr-pelajarnya, dan 14. Berpengetahuan serta senantiasa berusaha menambah pengetahuannya mengenai perkembangan terbaharu terutamanya dalam bidang teknologi pendidikan. 4. Peran dan tugas guru Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki perana yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian (Depdiknas, 2005). Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab uuntuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada: a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motifasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. c. Membantu perkembangan aspek – aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyusuaian diri, demikianlah dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa muntuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan. (Slameto, 2002) Begitu pentinya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola proses belajar mengajar. Sebagai orang yang mengelola proses belajar mengajar tentunya harus mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan pelajaran, pelaksanaan dan pengelolaan pengajaran yang efektif, penilain hasil belajar yang objektif, sekaligus memberikan motivasi pada peserta didik dan juga membimbing peserta didik terutama ketika peserta didik sedang mengalami kesulitan belajar. Salah satu tugas yang dilaksanakan guru disekolah adalah memberikan pelayanan kepada siswa agar mereka menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah. Guru mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya maupun ekonomi. Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama yang bertugas sebagai pendidik. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar dan karenya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang disampaikan dengan kata lain guru harus menciptakan suatu konidisi belajar yang sebagik-baiknya bagi poeserta didik, inilah yang tergolong kategori peran guru sebagai pengajar. Disamping peran sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing artinya memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuan diri secara maksimal terhadap sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Oemar H (2002) yang mengatakan bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah, keluarga serta masyarakat. Sehubungan dengan perananya sebagai pembimbing, seorang guru harus : a. Mengumpulkan data tentang siswa. b. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehariu-hari. c. Mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus. d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak. e. Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainya untuk membantu memecahkan masalah siswa. f. Membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik. g. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. h. Bekerjasama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. i. Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya. j. Meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peran guru sebagai pengajar dan sebagai pembing memiliki keterkaitan yang sangat erat dan keduanya dilaksanakan secara berkesinambungan dan sekaligus berinterpenetrasi dan merupakan keterpaduan antara keduanya.

Teori Bilangan

Teori Bilangan

media pembelajaran

PENGEMBANGAN MEDIA ICT

otot manusia

herka ipa

Metode dan Media Pembelajaran

Metode secara harfiah berarti “cara”. Dalam pemakaian umum, metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis

Metodologi berasal dari bahasa Latin ” Meta ” dan ” Hodos ” meta artinya jauh (melampaui), Hodos artinya jalan (cara). Metodologi adalah ilmu mengenai cara-cara mencapai tujuan.
Ada bebrapa pendapat Pengertian Mengajar :
a. Arifin (1978) mendefinisikan bahwa mengajar adalah ” . suatu rangkaian

kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima,

menanggapi, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu “.
b. Tyson dan Caroll (1970) mengemukakan bahwa mengajar ialah . a way

working with students … A process of interaction . the teacher does something

to student, the students do something in return. Dari definisi itu tergambar

bahwa mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik

antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan.
c.  Nasution (1986) berpendapat bahwa mengajar adalah ” . suatu aktivitas

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar”.
d. Tardif (1989) mendefinisikan, mengajar adalah . any action performed by an

individual (the teacher) with the intention of facilitating learning in another

individual (the learner), yang berarti mengajar adalah perbuatan yang dilakukan

seseorang (dalam hal ini pendidik) dengan tujuan membantu atau memudahkan

orang lain (dalam hal ini peserta didik) melakukan kegiatan belajar.
e. Biggs (1991), seorang pakar psikologi membagi konsep mengajar menjadi tiga

macam pengertian yaitu :

Pengertian Kuantitatif dimana mengajar diartikan sebagai the transmission

of knowledge, yakni penularan pengetahuan. Dalam hal ini guru hanya

perlu menguasai pengetahuan bidang studinya dan menyampaikan kepada

siswa dengan sebai-baiknya. Masalah berhasil atau tidaknya siswa bukan

tanggung jawab pengajar.

2. Pengertian institusional yaitu mengajar berarti . the efficient orchestration

of teaching skills, yakni penataan segala kemampuan mengajar secara

efisien. Dalam hal ini guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan

berbagai teknik mengajar terhadap siswa yang memiliki berbagai macam

tipe belajar serta berbeda bakat , kemampuan dan kebutuhannya.

3. Pengertian kualitatif dimana mengajar diartikan sebagai the facilitation of

learning, yaitu upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa

mencari makna dan pemahamannya sendiri.
Dari definisi-definisi mengajar dari para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga terjadi proses belajar dan tujuan pengajaran tercaqpai.
Dari paparan di aats makan pengertian metodolgi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai

1. Prinsip-prinsip Metode Mengajar

Read the rest of this entry »